Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pelaksanaan Raimuna di Papua, Juli mendatang dievaluasi. Raimuna atau Perkemahan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Indonesia tersebut dipersoalkan pemilik tanah bumi perkemahan di Papua.
"Alangkah tidak baiknya Raimuna untuk kegiatan sosial, tiba-tiba justru muncul tuntutan ganti rugi," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto usai rapat terbatas dengan Presiden SBY di Istana Negara, Selasa, 12 Juni 2012.
Hari ini, SBY bersama sejumlah menteri menggelar rapat khusus mengenai masalah di Papua. Selain soal maraknya penembakan, yang dibahas dalam rapat termasuk konflik menjelang pelaksanaan Raimuna pada 4-10 Juli 2012, yang digelar di Bumi Perkemahan Cendrawasih, Jayapura.
Menurut Djoko, sebulan terakhir muncul tuntutan ganti rugi tanah yang dulu sudah selesai. Padahal pada 1992, ketika Djoko menjabat Komandan Pangkalan di Jayapura, tempat yang sama juga digelar Raimuna. Kini, 20 tahun kemudian, Djoko mengungkapkan, muncul lagi masalah lama.
"Presiden menginstruksikan Kemenkokesra mengevaluasi pelaksanaan Raimuna di sana," kata dia. Presiden tak ingin keamanan dan kenyamanan peserta terganggu masalah klaim tanah oleh penduduk lokal. Apalagi, belakangan marak terjadi penembakan.
Sumber : tempo
0 komentar:
Posting Komentar