Sabtu, 23 November 2013

Pengurus Kwarcab Pramuka Sarmi Dilantik

SARMI – Kepengurusan kwartir cabang (Kwarcab) gerakan pramuka Kabupaten Sarmi masa bakti 2013-2018 yang diketuai oleh Ny. Fransina Padwa Manibor, S.Pd., secara resmi dilantik oleh Bupati Kabupaten Sarmi, Drs. Mesak Manibor, M.MT.

Setelah dirinya dilantik sebagai ketua majelis pembimbing cabang (Kamabicab) gerakan pramuka Kabupaten Sarmi periode 2013-2018 beserta pengurus lainnya untuk masa bakti yang sama oleh Ketua Kwartir Daerah (Kakwarda) gerakan pramuka Papua, Alex Hesegem, S.E., di Aula Kantor Bupati Sarmi, (20/11) kemarin.

Dalam arahannya, Alex Hesegem menyampaikan bahwa, pelantikan Bupati Sarmi, Drs. Mesak Manibor, M.MT., sebagai Kamabicab adalah sesuai dengan agenda dan permintaan yang disampaikan oleh Kwarda gerakan pramuka Papua. Dan hal tersebut merupakan tradisi dalam gerakan pramuka, dimana setiap orang yang terpilih menjadi bupati maupun gubernur, pramuka melantik majelis pembimbing daerah (Mabida) dan mabicab sesuai dengan undang-undang kepramukaan.

“Kami masih punya pekerjaan rumah (PR) lagi, dimana beberapa kabupaten baru harus kami lantik ketua dan anggota pengurusnya. Persyaratannya kita di kwarda harus meminta kesediaan, sehingga apabila bersedia, maka kita akan bersama-sama menyusun kepengurusannya untuk dilakukan pelantikan. Dan Puji Tuhan karena hari ini (kemarin, red) sekaligus kita juga bisa melantik kepengurusan kwarcab. Dan untuk kepengurusan kwarda akan dilantik tahun depan, dan kami akan meminta kesediaan pak gubernur untuk dilantik menjadi mabida, yang pelantikannya akan dilakukan oleh kwarnas dari Jakarta,” tutur Kakwarda.

Dikatakan, hal tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku dalam Kepramukaan, dalam hal bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan Perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah telah tertuang dalam undang-undang kepramukaan, dimana untuk kepengurusan kwartir nasional (Kwarnas), pembimbing nasional adalah presiden bersama para menteri, kemudiaan di daerah adalah gubernur, bupati dan walikota.
“Hal ini sangat penting karena sasaran tugas kita yaitu membina dan membentuk karakter anak bangsa dimana saja kita berada. Anak bangsa ini mulai dari usia anak-anak hingga dewasa, namun dalam perjalanan kita sudah banyak yang usianya tua tapi masih aktif di pramuka karena mereka memiliki semangat jiwa muda. Dan tugas utama pramuka adalah mempersiapkan anak bangsa yang mempunyai moral, mempunyai iman, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu dan berteknologi tinggi, itu idealnya,” ujar Hesegem.

Akan tetapi, lanjutnya, kenyataan yang kita hadapi di Indonesia, khususnya di Papua, generasi muda sifatnya labil mengikuti perkembangan jaman, artinya kalau ikut perkembangan yang bagus maka akan menjadi orang yang bagus, tetapi kalau ikut perkembangan yang tidak bagus maka orang tersebut akan mengikuti perkembangan lingkungan yang tidak bagus, seperti pergaulan bebas, pesta narkoba, sex bebas yang mengakibatkan terjangkitnya penyakit yang mematikan seperti HIV/AIDS.
“Tugas pramuka untuk merekrut dari anak-anak, pemuda, sehingga nantinya menjadi pelopor untuk mengajarkan orang tentang hidup yang lebih baik, hidup yang sopan, hidup yang pancasilais, hidup yang agamais, hidup yang negarawan, dan menjadi berkat untuk orang tua, berkat untuk lingkungan, berkat untuk masyarakat, dan berkat untuk bangsa dan Negara. Ini merupakan pendidikan, pembentukan karakter anak bangsa, dan ini yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Dan disinilah sangat penting pramuka menjadi partner pemerintah daerah, sehingga secara bersama-sama mengarahkan kepada generasi muda untuk sama-sama melakukan pembangunan, sama-sama memelihara hasil pembangunan, dan sama-sama menikmati hasil pembangunan yang dicapai,” ujarnya lagi.

Dikatakannya juga, bahwa pramuka telah merevitalisasi undang-undang kepramukaan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah harus ikut memberi dukungan karena anggaran untuk kegiatan pramuka tersedia. Dan perlu dilakukan karena dalam pramuka ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk anak-anak, yaitu dalam bentuk perkemahan, dalam bentuk diskusi, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk kampanye tentang cara hidup yang lebih baik di kalangan pemuda, dan hal-hal tersebut di luar pendidikan.

“Khusus untuk sekolah, dengan telah direvitalisasinya undang-undang kepramukaan, maka yang sedang kita pikir dan kita ingin mendorong kepengurusan baru kwarnas untuk bisa berjuang agar negara ini menyediakan anggaran khusus untuk pramuka, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Kita sama-sama meminta agar disediakan pada APBN sehingga program pembinaan terhadap anak-anak lewat kegiatan pramuka dapat ditangani secara baik,” jelasnya.

Dalam dunia pendidikan, tambahnya lagi, pramuka dimasukan dalam kegiatan muatan lokal yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga informal, sehingga kegiatan pramuka bisa dihidupkan kembali di sekolah-sekolah lewat gugus depan (Gudep) yang dibentuk, kemudian di laporkan kepada kwarcab sehingga kwarcab dapat melakukan kerja sama dengan kepala sekolah. Dan kwarcab juga harus bekerja sama dengan dua lembaga yang menangani pramuka, yakni dinas pemuda dan olahraga, serta dinas pendidikan dan pengajaran, dalam menyusun program kerja yang mengarah pada pembinaan generasi muda, mulai dari tingkat anak-anak, SD, SMP, SMA, hingga kepada jambore-jambore yang lebih besar.

“Saya percaya behwa kegiatan pramuka di Kabupaten Sarmi bukanlah hal yang baru, karena kakak-kakak yang baru dilantik dalam pengurusan mabicab dan kwarcab sering sekali saya bertemu di kwarda, sering bertemu juga pada kegiatan perkemahan-perkemahan. Untuk itu, saya berharap dengan dilantiknya pak bupati sebagai ketua mabicab baru, maka semua yang sudah dilantik sudah bisa melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kegitan pramuka,” pinta kakwarda.

Sementara itu, Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Sarmi, Drs. M. Manibor, M.MT., dalam sambutannya disampaikan bahwa, pelantikan yang telah dilakukan adalah merupakan suatu sejarah baru, meskipun pada waktu-waktu sebelumnya pernah dilakukan hal yang sama untuk kepengurusan kwarcab sebelumnya. Dan Pemerintah wajib memberikan dukungan, baik dalam bentuk bantuan moril maupun finansial guna menggerakan dan menghidupkan organisasi kepramukaan, agar pembinaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat dan pemerintah.

“Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik dan tidak terkesan “tiba akal tiba masa”, dimana program yang dibuat bersifat asal-asalan sehingga tidak dapat menyelesaikan persolan-persoalan pada generasi muda saat ini. Dan persoalan-persoalan yang dimaksudkan adalah seperti penyakit-penyakit sosial, penyalahgunaan oba-obat terlarang, minuman keras, seks bebas, hamil muda, perkelahian massa atau tawuran antar pelajar. Hal-hal ini yang mengakibatkan generasi muda telah terdegradasi moralnya, dimana yang muda tidak lagi menghormati yang tua, murid tidak lagi menghormati guru, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit lainnya yang melanda anak-anak remaja kita saat ini, beber Manibor.

Menurutnya, pendidikan kepramukaan dapat dicapai dengan dua hal, yaitu pertama, mengupayakan pendidikan kepramukaan menarik bagi para siswa dengan menyediakan pembina yang handal, melengkapi gugus depan dengan berbagai sarana dan prasarana kepramukaan, serta menyediakan dana operasional gugus depan. Kedua, mengupayakan lingkungan sekolah mendorong perkembangan pendidikan kepramukaan. Antara lain dengan memasukan pelaksanaan pendidikan kepramukaan dalam akreditasi sekolah, memasukan aktifitas guru pada penilaian kinerja tahunan, serta memperhitungkan keterlibatan murid dalam kegiatan kepramukaan.

“Kepada pengurus kwartir cabang dan kwartir ranting serta para Pembina gerakan pramuka di Kabupaten Sarmi, saya menghimbau agar kiranya dapat secara bersama-sama meningkatkan kualitas gugus depan sebagai wahana pendidikan dalam pembentukan karakter generasi anak bangsa,”pungkas Manibor.

Sumber : http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/item/10822-pengurus-mabicab-dan-kwarcab-pramuka-sarmi-dilantik

0 komentar:

Posting Komentar